Pers merdeka & bertanggung jawab

JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2014 adalah momen istimewa bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena merupakan tahun terakhir sebelum lengser. SBY menyatakan bahwa kebebasan pers yang telah hadir agar dijaga dan dipergunakan dengan baik.

“Pers yang merdeka tapi juga bertanggung jawab adalah pengawal demokrasi sekaligus pengawas good governance,” kata SBY saat memberika sambutan pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Benteng Marlborough, Bengkulu, Minggu (9/2).

SBY menyatakan bahwa harapan dan ajakan kepada pers rasanya sudah disampaikan hingga di tahun ke-10 ia memerintah.Dikatakan, pers juga sudah punya kode etik dan berbagai aturan. Pers juga tahu perannya untuk mencerdaskan bangsa. Tahu pula bagaimana memberikan tempat yang layak untuk hak jawab. Bila melanggar hukum seperti warga negara lainnya, insan pers tidak kebal hukum.Berbagai hal esensial seperti itu sudah diketahui bersama.

Namun pada kesempatan peringatan HPN ini SBY memberikan enam catatan sebagai bagian dari dinamika politik dan demokrasi.

Pertama, ada pepatah “right or wrong is my country” sebagai perwujudan nasionalisme dan patriortisme tinggi. Namun, ada pula pepatah “right is right” dan “wrong is wrong”.

“Sebenarnya ada jalan tengah, yakni benar dan salah adalah negara kita maka marilah kita saling menjaga agar tidak salah,” kata SBY.Kedua, adalah adanya trial by the court dan by the press.

Bagi yang tidak terkena proses pengadilan, mungkin dua hal itu dianggap biasa saja, tetapi bagi yang terkena sangat luar biasa. Pers tentu menghormati pengadilan.Ketiga adalah iktikad baik. Semua pemberitaan pers tentu harus dilandasi iktikad baik.Keempat adalah semangat antifitnah.

“Bagi saya kemerdekaan pers adalah pupuk demokrasi. Fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik adalah hama demokrasi,” katanya.Kelima, daya kritis. Masyarakat akan mampu mengkritisi isu apa pun.

Namun bila belum semua lapis masyarakat mampu mengkritisi, maka yang terjadi adalah isu apa pun akan ditelan mentah-mentah. Karena itu diperlukan daya kritis, informasi seperti apa yg harus disampaikan ke masyarakat luas.Keenam adalah hegemoni pemilik modal.

SBY menyatakan, hegenomni dan kontrol penguasa kepada demokrasi sama buruknya dengan pemilik modal yang mengontrol pers di luar kepatutannya.